Para Penjual, Trotoar dan Pusat Kuliner

Tulisan ini adalah bagian dari rantai cerita grup hitam Blogor (Blogger Bogor). Tulisan saya ini menjadi tulisan keempat setelah tulisan dari pesohor-pesohor Blogor seperti Prof. Sjafri, kang MT dan Kang Chandra . Tulisan saya ini mencoba mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut diperbincangkan setajam… Golok! #eh. Di grup hitam ini (meski jujur kulit saya gak hitam-hitam amat), kami bertugas membedah tentang “keburukan” Kota Bogor, sekalian menyampaikan solusi. Syukur-syukur tulisan kami dibaca pak walikota he..he.. (semoga dibaca ya bukan dibajak)!

Ok! Saya mulai!

Sudah enam tahunan saya tinggal di Baranang Siang. Karena Baranang Siang merupakan salah satu daerah di pusat Kota Bogor. Banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakatnya. Salah satunya adalah berjualan. Karena hiruk pikuk kota yang dinamis, menjual segala produk terutama makanan pasti membawa keuntungan bagi penjualnya. Apalagi Bogor bukan saja terkenal akan kota hujannya, tapi juga terkenal akan keragaman makanan ciri khasnya. Sehingga, tak perlu heran ketika trotoar menjadi lahan empuk bagi penjual menaruh gerobak dan barang dagangannya. Awalnya para penjual tak terlalu banyak, namun karena cerita yang beredar begitu menguntungkan berjualan di trotoar. Semakin lama trotoar penuh oleh gerobak-gerobak dagangan.

Sepanjang trotoar Jalan Padjajaran contohnya. Tumpah ruah gerobak makanan tersedia. Sepanjang Gedung Grapari hingga Toko Buku Gramedia Padjajaran, trotoar tak lagi menjadi jalan yang mulus untuk pejalan kaki. Berkali-kali pejalan kaki harus mengalah pada para penjual.

Keadaan ini juga berlaku di jalanan sepanjang Terminal Baranang Siang hingga tugu kujang. Di sepanjang jalan Otista pun demikian.

Akibat para penjual yang bertebaran tak beraturan di trotoar, tak ayal lagi mengundang kemacetan. Selain kemacetan, keindahan kota pun semakin berkurang dan terkesan kumuh. Belum lagi angkot-angkot yang parkir sembarangan untuk menunggu penumpang membuat kemacetan semakin tak terelakkan.

Di era sekarang ini, bisnis kuliner memang sangat menjanjikan. Puluhan acara televisi yang mengangkat kenikmatan kuliner Indonesia membuat makanan khas sebuah kota menjadi sasaran utama saat berkunjung. Namun jika keberadaan makanan khas tidak didukung tempat yang layak. Promosi gratis dari acara kuliner menjadi tidak maksimal.

Diakui, menjadi seorang penjual lebih menggiurkan dibandingkan menjadi petani. Apalagi lahan di Kota Bogor yang sebagian besar sudah digunakan untuk pengembangan tempat tinggal dan pusat perbelanjaan.

Diakui pula, rata-rata pedagang makanan di trotoar menjual penganan khas Bogor seperti soto mie, tauge goreng. Juga menjual makanan khas Indonesia seperti gado-gado, mie ayam, sate dan lain-lain. Secara tidak langsung penjual ini melestarikan kebudayaan Bogor dan Indonesia lewat kuliner.

Diakui lagi, menjadi penjual makanan di trotoar tak memerlukan modal yang berlipat-lipat. Cukup sediakan gerobag makanan, kompor, gas dan peralatan makan serta bahan yang akan dijual maka keuntungan akan datang. Bagi penjual tak usah pusing memikirkan pajak dan sewa tempat. Karena berjualan di trotoar adalah illegal dan tentu saja mengambil hak pejalan kaki seperti saya.

Pemerintah Kota Bogor tak bertindak. Baru ketika puluhan surat pembaca di surat kabar lokal meminta penjual di trotoar ditertibkan. Satpol PP diturunkan mengambil gerobag dan membuat penjual kocar-kacir. Beberapa minggu setelah itu penjual muncul kembali. Tidak kapok.

Dilema memang. Ketika tak membolehkan pedagang berjualan, otomatis membuat kemiskinan menjadi pilihan. Membiarkan pedagang berjualan tak beraturan di trotoar berdampak negatif pula.  Serba salah akhirnya!

Untuk itu…

Sudah seharusnya pemerintah Kota Bogor membuat pusat-pusat kuliner di tempat-tempat strategis. Di mana pusat-pusat kuliner tersebut diisi penjual-penjual yang memang berjualan di trotoar. Jadi tidak diisi lagi pembisnis yang memiliki modal tinggi. Sehingga penjual yang minim modal pun punya kesempatan untuk menambah keuntungan. Hal ini dapat membuat kesejahteraan ekonominya meningkat, dengan begitu setidaknya mengurangi tingkat kemiskinan.

Sebelum para penjual tersebut mengisi pusat kuliner tersebut, ada baiknya diberikan pengarahan tentang tata cara berjualan yang baik, pengolahan sampah dan lain-lain. Jika mall-mall sudah tersedia foodcourt, pusat kuliner ini diharapkan lebih lengkap dan harganya lebih terjangkau. Sehingga menjangkau semua kalangan tanpa mengindahkan kualitas dan kebersihan tempat maupun makanan.

Tempat-tempat strategis yang saya maksud bisa di lahan-lahan kosong yang sengaja dibeli pemerintah. Atau di beberapa lapangan-lapangan atau taman-taman di Kota Bogor. Saya cukup salut ketika Damri merombak tempat berjualan menjadi bangunan yang semi permanen. Di sana penjual tertata rapi, namun rasa salut saya lekas hilang ketika kebersihan di sekitar area berjualan tidak terjaga dengan baik.

Jikapun akhirnya sulit memusatkan menjadi satu pusat kuliner, dapat juga menggunakan trotoar. Namun, penggunaannya dibuat seefisien mungkin. Sehingga hak pejalan kaki dapat tertunaikan dan kemacetan yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Kota Bogor memiliki keragaman kuliner yang melimpah. Pedagang di trotoar tak sedikit yang melestarikannya. Namun membiarkannya tak teratur berjualan di trotoar membuat makanan khas tersebut turun kelas. Peran pemerintah sangat diperlukan. Jika pemerintah sudah berperan, peran kita sebagai masyarakat juga sangat dibutuhkan. Tidak saja sebagai penikmat juga sebagai pengingat. Jika semua berperan dengan baik, niscaya Bogor menjadi salah satu kota dengan surga kuliner yang nyaman dan menyenangkan.

Mungkin itu sisi hitam Kota Bogor yang saya perbincangkan. Kemudian estafet grup hitam ini akan dilanjutkan oleh mojang Bogor…. Non Dita

Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini

Apakah anda menyukai tulisan ini ?

Suka tulisan ini

Tags: Blogor, Kang Chandra Iman, kang MT, Non Dita, Prof. Sjahfri, Rantai Cerita